Prospek Kebebasan Beragama

Februari 29, 2008 at 6:35 pm Tinggalkan komentar

Pada tanggal 12 Februari 2008 digelar diskusi kampus dengan tema Prospek Kebebasan Beragama di Indonesia di Gedung Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara dari latarbekalang pendidikan dan kultural yang berbeda. Lutfi Assyaukanie mewakili Jaringan Islam liberal, Sahiron Syamsudin dosen dari kampus UIN Sunan Kalijaga dan Farisajana Adeley dosen kampus UKDW yang juga aktivis HAM di salah satu NGO di Yogyakarta.

Diskusi ini dimoderatori oleh Direktur Community for Religion and Social engineering (CRSe), Hatim Gazali. DiksusiTampil sebagai pembicara pertama Sahiron memaparkan beberapa faktor yang memicu munculnya berbagai aliran baru dalam Islam maupun agama-agama besar lainya. Munculnya beberapa aliran dalam Islam seperti juga dalam konteks Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama menurut Sahiron adalah hakikat agama itu sendiri yang memberikan peluang bagi munculnya alira-aliran baru. Peluang tersebut ditemukan dalam sisi agama yang menawarkan suatu hal yang bersifat mistik dan asbtrak, misalnya konsep wahyu, malaikat, Tuhan. Seseroang bisa saja mengaku menerima wahyu atau ilham dari Tuhan melalui pergulatannya dengan dimesi batin ini. Karenanya fenomena ini menjadi wajar dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Menolak kehadiran aliran baru sama halnya dengan mengingkari hakikat agama itu sendiri.Faktor kedua, lanjut Sahiron adalah ketidakpuasan terhadap aliran atau organisasi keagamaan yang sudah ada. Faktor ini sejalan dengan faktor ketiga berupa ketidakefektifan atau tidak dinamisnya organisasi keagaman yang ada.

Ketidakmampuan agama yang sudah mapan dalam penilaian kelompok dan aliran mewajibkan mereka untuk memunculkan aliran, ajaran atau pemahaman yang lebih segar.Pembicara kedua, Farisajana mengurai kebebasan agama dalam perspetif hubungan antara politik dan agama sepanjang sejarah Indonesia. Farisajana memulai dengan suatu pertanyaan apakah ada kondisi budaya politik yang memungkinkan adanya kebebasan agama dan bagaimana kebebasan agama dirumuskan oleh negara Indonesia. Satu perkembangan menarik adalah dimasukkan suatu nilai agama atau ketuhanan dalam sila pertama.

Pertanyaanya, apakah dengan dasar ini semua orang berhak mengekpresikan semua nilai kepercayaannya yang didapatkan dari tuhannya?. Kenyataannya, menurut Farisajana, kuatnya hegemoni agama-agama besar dalam mendefinisikan agama menjadi problem besar dalam kebebasan beragama di Indonesia. Dalam hal ini, agama-agama besar memainkan peran dalam menggusur agama-agama suku dan aliran kepercayaan. Anehnya, hegemoni disupport oleh negara. Negara dalam hal berusaha memelihara proses ortodoksi yang terjadi dalam agama-agama besar melalui politik komodifikasi yang bertujuan untuk memelihara otoritasnya dalam mengelola masyarakat. Sementara pembicara ketiga, Lutfi As-Syaukani juga memaparkan kendala yang merintangi berlangsungnya kebebasan beragama di Indonesia. Menurutnya, secara konstitusional melalui UUD 1945 Indonesia mempunyai landasan yang kokoh tentang kebebasan beragama. Amandemen II tahun 2000 juga memberikan tambahan pasal yang berbicara tentang HAM. Akan tetapi, kenapa masih banyak faktor yang menghambat laju demokratisasi dan suburnya praktek pelangaran HAM di Indonesia?. Ada beberapa faktor menurut Lutif. Faktor pertama adalah adanya produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi negara ini bisa jadi sangat liberal tetapi produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan konstitusi tersebut. Misalnya RUU KUHP pasal 156 A pasal penodaan agama yang seringkali dijadikan landasan untuk melarang ajaran-ajaran baru. Kedua, otoritas Islam yang tidak tercerahkan melalui beberapa lembaga keagamaan yang tidak liberal. Banyak sekali contoh kasus di mana ormas keagamaan justru memainkan peran yang sangat berseberangan dengan kebebasan beragama. Fatwa MUI tentang larangan pluralisme dan penyesatan terhadap aliran-aliran baru mungkin menjadi contoh paling kentara dari proses illiberal ormas keagaamaan di Indonesia.Ketiga, pemerintahan yang tidak tegas dalam hal kebebasan beragama. Pemeirntah saat ini dikenal sebagai pemerintah yang tidak mempunyai ketegasan dalam kebijakan. Padahal, pemerintahan yang lemah dalam penegakan kebebasan dan jaminan HAM akan disambut dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.Faktor terakhir sekaligus menjadi faktor penting menurut Lutfi adalah belum terciptanya suatu kondisi masyarakat liberal. Masyarakat Indonesia masih dikategorikan sebagai masyarakat yang illiberal, yakni masyarakat yang tidak peduli dan kurang sadar akan nilai-nilai seperti pluralisme, kekebasan dan penghormatan hak individual. Salah satu contoh paling kentara adalah munculnya PERDA syariah di berbagai daerah yang hal itu sangat diapresasi oleh masyarakat itu sendiri.

****

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini berujung pada satu kesamaan pandangan tentang harus adanya jaminan yang jelas dari pemerintah tentang kebebasan beragama. Farisajana menyarankan tidak hanya kebebasan beragama tetapi juga adanya jaminan hak kebebasan berpikir sebagai hal yang tak terpisahkan. Sementara itu Sahiron menyarankan adanya jalan dan langkah yang arif yang harus ditempuh baik pemerintah maupun ormas keagamaan dalam menghadapi aliran baru yang bermunculan. Dialog menjadi solusi terbaik dalam rangka mengarifi kemunclan aliran yang ada, bukan dengan kekerasan.

Di samping adanya jaminan konstitusi dan produk hukum yang menjamin kesetaraan dan kebebasan, Lutfi menyaratkan juga adanya masyarakat yang liberal sebagai pra kondisi terjadinya keberlangsungan kebebasan beragama. Pengertian liberal tidak berkesan konotatif, tetapi lebih diartikan sebagai masyarakat yang menghargai nilai-nilai perbedaan, keragaman dan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi ini sebenarnya mendapatkan respon anntusiasme dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kuantitas pesarta yang melebih seratus lima puluh yang terdiri dari berbagai elemen kampus dan NGO. Sayangnya, publikasi mendapatkan kendala yang tak terduga. Pihak panitia telah memasang spanduk publikasi diskusi ini di depan kamus, tetapi tidak kurang lebih 3 jam berlalu, spanduk ini sudah hilang tanpa pelaku yang jelas. Pihak kampus juga tidak tahu atau tidak tahu-menahu ketika panitia mengkonfirmasi kejaidan ini. Bukankah ini bagian dari pelanggaran hak dan kebebasan berpikir?

Meskipun demikian, kegiatan ini masih tetap berjalan dengan sukses dan mendapatkan respons dan antusiasme tinggi dari peserta. [Abd. Malik]

Entry filed under: Liputan. Tags: .

Imlek, Hijriah, dan Dialog Peradaban STOP KEKERASAN BERAGAMA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: