STOP KEKERASAN BERAGAMA

Maret 1, 2008 at 6:35 pm Tinggalkan komentar

saat ini negara kita menjadi negara yang illiberal democracy, artinya Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi tidak diikuti dengan tumbuhnya masyarakat yang liberal. Hal ini bisa ditunjukkan dengan fenomena masyarakat yang tidak sadar akan nilai-nilai liberal seperti menghormati hak individu, pluralisme dan perbedaan. Kondisi ini tentu saja akan menjadi ancaman besar bagi prospek kebebasan beragama di Indonesia di masa depan.” 

Demikian satu petikan penegasan yang dilontarkan oleh Lutfi as -Syaukani, Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai salah satu pembicara dalam diskusi kampus pada tanggal 12 Februari 2008 yang dilaksanakan atas kerjasama Religious Reform Project (Repro), community for religion and social engineering (CRSe) dan Senat Fakultas Ushuluddin UIN Yogyakarta. Diskusi dengan tema “Prospek Kebebasan Beragama; Belajar dari Masa Lalu” ini menghadirkan dua pembicara lainnya, yakni Sahiron Syamsuddin, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Farsijana Adeney, Dosen UKDW Yogyakarta.Lebih lanjut Lutfi mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai sisi positif dalam menjamin keberlangsungan iklim demorkasi. “tetapi di samping kelebihan ini ada sisi negatif yang bisa mencoreng nama baik bangsa ini, yakni beragam pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air ” papar Lutfi dengan nada kesal.

Persoalannya, menurut Lutfi, ada hal yang absent dalam konstitusi bangsa ini, yakni jaminan hak asasi manusia. UUD 1945 misalnya dirumuskan pada awal kemerdekaan, sedangkan konvensi HAM internasional terjadi pada tahun 1948. Karena itulah, konstitsui kita, menurut Lutfi belum mengakomodir nilai-nilai HAM ini.Pada perkembangan selanjutnya, dengan optimis Lutfi menambahkan bahwa ada secercah harapan dari adanya Amandemen II UUD 1945 tahun 2000 di mana ditambahkannya pasal baru yang mengyingung tentang HAM yang berupa pasal 28 a-28j. Akan tetapi, kembali muncul paradoks di mana adanya konstitusi tersebut tidak didukung oleh produk hukum yang tidak liberal atau produk hukum yang anti konstitusi. “Konstitsui bisa jadi sangat liberal tetapi produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan konstitusi tersebut” tegas Lutfi. Misalnya, Lutfi mencontohkan tentang keberadaan RUU KUHP pasal 156 A tentang penodaan agama yang muncul sekitar 60-an. Pada awal kemunculan pasal ini dimaksudkan untuk melindungi negara dari anarki dan kerusuhan. Tetapi, ketika kerusuhan dan tuntutan sosial tersebut sudah tidak ada lagi, pasal ini masih dijadikan pegangan sampai sekarang. Dengan pasal ini pula penangkapan dan pelarangan dan penuduhan sesat aliran-aliran baru didasarkan. Padahal jelas RUU ini sangat bertentangan dengan semangat ideal konstitusi yang sudah ada.

Masih dalam perspektif yang sama, Farsijana membuka pembicaraanya dengan pertanyaan kritis, adakah kodisi budaya politik yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana kebebasan agama dirumuskan oleh negara Indonesia. Persoalan kebebasan agama dalam konteks Indonesia dimulai dengan suatu perdebatan dan transformasi yang dinamis dalam sejarah Indonesia mengenai bentuk dan dasar negara. Satu perkembangan menarik yang bisa dicatat, menurut Farsijana, adalah dimasukkannya suatu nilai agama atau ketuhanan dalam sila pertama. “Lalu, apakah arti dari sila ini? Apakah semua orang berhak mengekspresikan semua nilai kepercayaannya? Kenyataan tidak seperti itu!” tegas Farisjana. Dalam praksisnya hegemoni agama universal atau agama besar lebih kentara dalam membentuk definisi apa itu agama dengan kategori yang mereka miliki. Karena itulah, dalam proses tersebut, agama suku dan aliran kepercayaan tidak bisa berkembang dan dimarginalkan karena tidak memenuhi standar agama besar.

DiksusiBaik Lutfi maupun Farsijana keduanya sepakat bahwa adanya suatu proses perlindungan ortodoksi agama-agama besar sangat merintangi proses kebebasan beragama di Indonesia. Dalam hal ini, Lutfi mengatakan bahwa otoritas Islam yang tidak tercerahkan melalui beberapa lembaga keagamaan yang tidak liberal sangat menghambat adanya kebebasan beragama, misalnya MUI dengan fatwa-fatwanya yang kontroversial. Anehnya, menurut Farisajana, ortodoksi agama-agama itu justru diperlihara oleh negara. Agama-agama hegemonik seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha berakar dalam masyarakat melalui sistem kekuasaan. Dalam konteks ini, menurut Farsijana “setiap orang beragama dalam format yang disiapkan oleh negara”. Negara telah melakukan politik komodifikasi terhadap agama untuk memelihara otoritasnya dalam mengelola masyarakat.

Pembicara yang ketiga, Sahiron, lebih mendekati kebebasan beragama dari sudut internal agama dengan mengambil kasus polemik munculnya beberapa aliran baru dalam Islam. Menurut Sahiron, dalam Islam munculnya aliran-aliran bukan hal yang baru, bahkan sudah dimulai sejak kehadiran Islam. Fenomena ini misalnya terlihat dalam munculnya beberapa friksi aliran teologi, fikih dan dimensi lainnya dalam Islam.

Kondisi demikian juga memiliki kesamaam dengan fenomena munculnya aliran baru di Indonesia. Menurut Sahiron faktor utama munculnya fenomena tersebut justru berawal dari hakikat agama itu sendiri yang memberi peluang munculnya aliran baru. Agama satu sisi memiliki dimesi praktis tetapi di sisi lain ia sangat akrab dengan aspek metafisik, mistik dan asbtrak. Dimensi kedua ini misalnya termanifestasikan dengan adanya konsep ketuhanan, wahyu, malaikat. “kelemahannya sisi mistik ini sering “disalagunakan” oleh seseorang ataupun kelompok yang mengaku menerima wahyu atau ilham, terlepas apakah itu benar atau tidak tetapi itu wajar terjadi dan tidak ada alasan untuk menolaknya karena menyangkut hubungan personal seseoang dengan dimensi mistik agama” tegas Sahiron.

Upaya pemblokiran terhadap aliran dan agama baru tidak akan efektif, karena secara hakiki agama justru memberikan peluang terbukanya hal demikian. “Di sini saya tegaskan bahwa jumlah agama, sebanyak kuantitas pemeluknya. Artinya, setiap orang akan mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda dengan lainnya. Karena itulah upaya menghentikan aliran keagamaan sama halnya dengan mengingkari hakikat agama itu sendiri” tandas sahiron.

Jika demikian, bagaimana mengatasi problem aliran dan kebebasan beragama di Indonesia? Menurut Sahiron diperlukan adanya pendekatan arif. Penyelesaian dengan pemaksaan apalagi kekerasan tidak akan pernah menjawab tuntas permasalahan. Agama baru adalah suatu tuntutan dan reaksi dari ketidakpuasaan agama mapan saat ini yang akan terus menghiasi sejarah agama mapan itu sendiri. Karena itulah, jalan dialog adalah solusi terbaik. Semua pihak mempunyai hak dan kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya.

Hampir sama dengan pendapat di atas, Farisajana menyarankan bahwa prospek Kebebasan agama harus berangkat dari agama itu sendiri. Bagaimana agama kita melihat eksistensi orang lain. Rumusan-rumusan teologis tentang hubungan dengan orang lain harus ditemukan dan dipertegas dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, agama-agama mampu melakukan tranformasi nilai kebebasan yang juga harus diakomodasi oleh negara.

Sedangkan menurut Lutfi adanya strukur masyarakat liberal menjadi kunci terwujudnya kebebasan beragama. Ia mencontohkan adanya beberapa Perda syari’ah Islam yang marak di beberapa daerah saat ini. Di samping didukung oleh pemerintah, Perda tersebut juga mendapatkan sambutan dari masyarakat. Masyarakat, dengan demikian, tidak peduli kurang sadar akan nilai-nilai pluralisme dan penghormatan hak individual. “Akan tetapi dalam kasus di Jember misalnya, masyarakat setempat menolak adanya pemberlakuan Perda tersebut. Artinya dalam kasus ini menurut lutfi adanya masyarakat liberal yang sadar akan nilai kebebasan menjadi salah satu elemen penting dalam menegakkan kebebasan beragama sekaligus menjadi control terhadap pelanggaran kebebasan yang dimotori oleh negara. [Abd. Malik]

Entry filed under: Liputan. Tags: .

Prospek Kebebasan Beragama Menyikapi Hal Yang dianggap Benar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: