Agama Dalam Cetakan Baru

Maret 7, 2008 at 9:10 am Tinggalkan komentar

Oleh : Hatim Gazali

Sampai detik ini, agama masih diyakini pemeluknya sebagai sumber ketenangan, keamanan, dan kedamaian. Agama juga dianggap sebagai sumber pemecahan masalah (problem solver) dalam kehidupan penganutnya. Namun, dalam kenyataannya, agama tidak jarang menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan dan konflik, baik di antara sesama penganut (internal) agama itu sendiri, maupun dengan penganut (eksternal) agama lain. Dalam hal ini agama malah menjadi sumber permasalahan (problem maker). Agama, sebagai kumpulan wahyu Tuhan, ketika dipahami dan dihadapkan dengan realitas sosial, ternyata melahirkan berbagai konflik diantara manusia.

Jika demikian, maka benar ungkapan R Scopt Appleby dalam The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation (2000) yang menyatakan adanya ambiguitas fungsi agama. Pada satu sisi, agama bisa menghasilkan nilai-nilai humanistik, toleran, inklusif, cinta kasih dan perdamaian. Namun pada sisi yang lain agama membuahkan otoritarianisme, kekerasan, konflik dan peperangan. Penyebabnya, antara lain, karena masing-masing pemeluk agama secara eksklusif mengklaim, agamanyalah yang paling benar dan agama orang lain adalah salah. Estra Ecclesian nulla salus (tidak ada keselamatan diluar Gereja). Maka, ketika kebenaran suatu agama di bawa “ke luar”, yang terjadi adalah gesekan dan ketegangan, clash diantara pemeluk agama yang satu dengan lainnya, bukan perjumpaan (en counter).

Akibatnya, hubungan antar umat beragamapun diwarnai sikap saling curiga, apriori, dan tidak toleran terhadap penganut agama yang berbeda. Berbagai peristiwa kekerasan yang berdimensi agama di Tanah Air, salah satunya disebabkan oleh faktor keberagamaan yang eksklusif ini, meski tidak menutup kemungkinan, faktor-faktor lainnya seperti sosial, politik, ekonomi, budaya juga turut memberi warna dan sintemen dalam konflik tersebut.

Untuk menghambat laju konflik yang berdimensikan agama itu, agaknya kita memang harus merumuskan kembali cara pandang dan pemahaman terhadap agama kita sendiri dan agama orang lain, termasuk merumuskan bagaimana kita mesti hidup dengan kelompok-kelompok lain (others).

Dalam konteks inilah, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, adalah perubahan paradigma teologis dari yang eksklusif kepada yang inklusif-transformatif. Teologi yang dikonstruksi ulama klasik dalam mana hubungan antar agama sangat tidak harmonis menjadikan teologi tampak eksklusif, double standart, curiga terhadap orang lain. Teologi semacam itu—barangkali—kontekstual dengan zamannya. Namun ketika zaman dimana pluralitas agama tidak bisa ditolak sebagai kenyataan dan hukum alam, maka perubahan terhadap teologi juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar sebagai landasan dalam kehidupan beragama dalam aras praksis.

Teologi inklusif-transformatif ini adalah sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, bahasa dan suku (QS.3:64). Pada tingkat ini, semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi ini (khalifatullah fiy al-ardh) untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semesta alam. Karena itulah, peperangan, konflik agama, pertengkaran harus ditinggalkan dan dijauhi sebagai bentuk dari tanggungjawab bersama atas kelangsungan hidup ini.

Dalam konteks agama-agama, semua agama memiliki titik konvergensi (dalam bahasa Al-Qur’an kalimatun sawa’) sebagai pemersatu dari dari adanya pluralitas keyakinan dan agama. Teologi inklusif-transformatif tidak hanya berusaha membuka adanya kebenaran terhadap diluar keyakinannya, tetapi menjadikan ketentraman dan perdamain dunia sebagai tanggungjawab bersama. Artinya, nilai-nilai universal seperti kasih (rahmah), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan universal (mashlahah ‘ammah), keadilan (‘adl) persamaan, dsb bisa menjadi “payung” dari semua agama untuk melakukan kerjasama dalam aksi-aksi kemanusiaan. Segala bentuk kejatahan, kekerasan, terorisme harus diperangi bersama sebagai wujud dari solidaritas kemanusiaan secara universal.

Kedua, perlunya merombak nalar fiqih (islam), hukum kanonik (kristen) serta ajaran-ajaran formalistik lainnya. Hal ini penting, sebab baik fiqih (Islam) ataupun kanonik (Kristen) adalah seperangkat aturan agama yang sangat menyentuh realitas sosial yang seringkali menolak terhadap kelompok lain. Sejumlah kitab-kitab klasik seperti Fath al-Qorib, Fath al-Mu’in dan sebagainya masih memposisikan non-muslim sebagai kafir –baik dzimmy atau harby—yang harus “takluk” terhadap islam.

Disinilah pentingnya adanya gagasan Fiqih Lintas Agama (Paramadina, 2003) sebagai langkah awal untuk merumuskan sebuah fiqih yang dialogis dan kompromistik terhadap agama lain. Disinilah pentingnya dekonstruksi (al-qathi’ah al-ma’rafiyah) dan rekonstruksi (al-tawashul al-ma’rafy) terhadap fikih klasikKetiga, agama dan politik (negara). Dalam catatan sejarah, hubungan agama dan negara seringkali menimbulkan banyak problem. Politisasi agama yang dilakukan para birokrat negara demi kepentingan dan target tertentu, konflik agama dan negara adalah contoh yang sangat gamblang. Ditangan para elit negara, agama seringkali digunakan sebagai legitimasi atas kepentingannya. Begitu pula sebaliknya, negara dalam pandangan para agamawan seringkali dipahami sebagai media misionaris, menyebarkan ajaran-ajaran agamanya melalui kebijakan negara.

Hubungan tumpang-tindih antara agama dan negara seringkali meminta korban yang tidak sedikit, baik korban secara psikologis, fisikal, material dan sebagainya. Pada kondisi inilah, seharusnya agama dan negara bisa bekerjasama bukan untuk membius (to opiate) masyarakat, tetapi sebagai media untuk mensejahterakan masyarakat secara umum.Keempat, transformasi pengetahuan. Pemahaman agama yang inklusif-transformatif acap berhenti hanya ditingkat elit. Sebab, yang berseteru lebih banyak dari masyarakat bawah (grassroot society), bukan kalangan elit (agama-negara).

Mereka (masyarakat) hanya dijadikan alat bagi kelompok tertentu untuk memusnahkan kelompok yang lain. Hal ini salah satunya disebabkan oleh gagalnya transformasi pemahaman yang inklusif-transformatif kepada masyarakat secara umum. Para da’i (misionaris) masih menyuguhkan sebuah format agama yang keras, rigid dan eksklsuif. Karena itulah, penting kiranya membuat mekanisme transformasi pemahaman agama yang inklusif kepada masyarakat secara umum sebagai salah satu upaya meminimalisasi adanya ketegangan diantara pemeluk agama. Singkatnya, agama hanya dipanggil ketika ada kebutuhan legitimasi dan dicampakkan ketika menagih tanggung jawab moral.Akhirnya, Agama dalam cetakan baru bukanlah sebuah agama baru, tetapi sebuah rumusan agama yang menyuguhkan nilai-nilai inklusivisme, humanisme, bersifat transformatif kepada segenap ruang-ruang kehidupan.

 

Entry filed under: Hatim Gazali, Kliping. Tags: .

Memaknai Kembali “Islam Kita” Agama Edisi Revisi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: