Menuju Praksis Agama Kerakyatan

Maret 22, 2008 at 9:20 am Tinggalkan komentar

Oleh : Andriansyah **

Menarik, menyimak beberapa artikel di harian ini yang membincang tentang agama kerakyatan. Hatim Gazali memulai diskusi mengenai perlunya membangun agama kerakyatan (15/12/2003). Kemudian di sambut oleh dua artikel lain dari Muhammad Ja’far (12/12/2003) dan Saidiman (19/12/2003), yang masing-masing memberikan dasar epistimologis dan landasan agama kerakyatan. Akhirnya, Hatim Gazali menurunkan kembali sebuah artikel berjudul Menyempurnakan Agama Kerakyatan (26/12/2003), yang diniatkan sebagai artikel pamungkas. Sejatinya, Hatim Gazali telah mengakhiri sebuah diskusi secara amat elegan. Meski demikian, tampaknya masih saja ada hal yang terluputkan oleh Hatim Gazali. Sehingga diskusi tersebut masih harus berlanjut. Beberapa hal yang penulis nilai terluputkan ialah pewacanaan mengenai bagaimanakah gagasan, lebih jauh lagi konseptualisasi mengenai agama kerakyatan ini dapat reliable, aplikatif dan tertransformasi kepada masayarakat. Dikhawatirkan, pewacanaan ini lagi-lagi terjebak pada pemikiran yang kemudian menjadi elitis, eksklusif, dan homogen yang berarti sebuah anarki baru. Karena itu, pewacanaan hal ini mau tak mau harus diproyeksikan menjadi diskursus publik secara massif.

Hal lain, mengenai permasalahan idiom “kerakyatan” yang digunakan, dengan mengandaikan adanya penguasa dan yang dikuasai (rakyat). Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah kekuasaan selalu niscaya diametral ?. Apakah kekuasaan itu meniscayakan suatu hal yang institusional ?

Berdasarkan kekhawatiran dan beberapa pertanyaan diatas, penulis hendak mencoba memasuki jantung permasalahan dalam membincang agama kerakyatan. Perlu di tegaskan kembali, sebagaimana sudah jelas dari diskusi sebelumnya, bahwa agama kerakyatan memang bukanlah sebuah perbincangan mengenai sejarah kemunculan agama, entah samawi (agama langit), maupun ardhi (agama bumi). Juga bukan merupakan sebuah diskusi yang hendak mengotak-atik konsep teologis agama yang satu dengan lainnya. Penulis lebih sepakat untuk memersepsi agama kerakyatan sebagai sebuah visi religius dan gerakan yang dijalankan oleh berbagai umat (rakyat), dalam menghadapi permasalahan, utamanya terhadap ketidakadilan (termasuk didalamnya kemiskinan, kebodohan dll). Hal ini mengingat, berasal dari manapun keyakinan kita akan sebuah agama, sering itu pula keyakinan bahwa keyakinan kita itu membawa kemaslahatan umat manusia, hadir.

Munculnya KesadaranPermasalahannya, seringkali keyakinan yang kita anggap dekat itu sesungguhnya merupakan hal yang asing dari kita sendiri. Sebagaimana manusia lahir dalam bahasa tertentu, keyakinanpun hadir dalam proses kelahiran dan individuasi anak manusia. Itulah sebabnya mengapa seringkali keyakinan yang dibungkus dalam bentuk agama kerap memberikan ketengangan terhadap seseorang, kendatipun ia tengah mengalami ketidakadilan. Karenanya dapat dipahami jika muncul nada skeptis dan sinis terhadap agama sebagaimana dikemukakan oleh filosof, seperti Marx, Sartre, Nietczhe, dan lainnya.Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadist pernah berujar man ‘arafa nafsahu ‘arafa rabbahu (siapa kenal diri, maka kenal Tuhan). Ujaran ini secara tersirat menggambarkan kesadaran dalam diri manusia yang merupakan hasil refleksi diri terhadap sesuatu yang semual dianggap asing, yaitu kemestian ber-Tuhan. Dengan demikian penyadaran adanya kata kunci awal dalam mentransformasikan gagasan, ide, ajaran atau hal baru. Demikian pula dengan agama kerakyatan. Langkah awal yang harus diperhatikan ialah bagaimana dapat tumbuh kesadaran sejati yang mengatasi kesadaran naif terhadap sebuah agama. Kesadaran naif disini dapat mengambil bentuk pada pengagungan terhadap ritus, ajaran yang sesungguhnya tidak menyentuh realitas, menghadapi keterpaksaan yang menjadi kabur ditengah situasi ketidakadilan yang akhirnya menjadi obyektif. Seperti orang miskin yang tidak tahu mengapa ia menjadi miskin meski telah berusaha habis-habisan membanting tulang dan akhirnya menerima keadaan yang ada.

Sebagaimana Gramsci, sejatinya setiap individu adalah mahluk intelektual, betapapun minimalnya. Namun seringkali manusia tidak mampu mengartikulasikan kesadaran sejatinya. Karena itulah, ulama, intelektual, akademisi, aktivis atau yang secara tradisional disebut sebagai tokoh masyarakat, mengemban tugas sebagai artikulator seruan moralitas luhur dari agama kerakyatan tersebut. Namun, para artikulator itu tidak boleh beranjak dengan rakyat itu sendiri. Ia harus mampu mengambil posisi sehingga meskipun tidak langsung menghadapi ketidakadilan, ia masih dapat (setidak-tidaknya) berempati terhadapnya. Sehingga diagnosa realitas yang ada dalam rangka menempuh solusi tepat sasaran.

Sepintas, setelah kesadaran muncul masalah sudah selesai. Akan tetapi tidak sampai disitu. Setelah rakyat menyadari dan menemukan keyakinannya (baca : agama) yang sejati, langkah selanjutnya ialah bagaimana caranya merebut trafisr doktrin-doktrin keagamaan. Sehingga kemudian memihak dan dapat mentransformasikan rakyat dari ketidakadilan maupun ketertindasan, setelah sebelumnya ditemukan kunci-kunci baru tafsir terhadap konsep maupun doktrin, bahkan dogma keagamaan. Barulah kemudian gerakan diwujudkan.

Selanjutnya, diperlukan sebuah imaging cummonity (komunitas terbayang) yang konfigurasinya terdiri dari baik pemikirnya, pegiatnya, pendakwahnya, pemodalnya dengan berbagai macam stratifikasi sesuai peranan yang dapat dimainkan dalam gerakan agama kerakyatan. Kesemua aktor dengan masing-masing peranan bersinergi untuk mewujudkan cita-cita sebuah agama berkeadilan.

Perebutan tafsir dilakukan vis a vis kekuatan hegemonik tafsir monolitik dalam satu agama. Sedangkan antar agama, merebut tafsir dari pihak hegemonik yang lebih besar lagi. Karenanya, jika yang terjadi adalah sinergitas antar agama, maka perlu mencari kunci-kunci tafsir (isu) dari hasil refleksi keagamaan yang sifatnya dapat diterima semua pihak-dalam istilah Kuntowijoyo di obyektivasi terlebih dahulu. Dengan demikian, sesungguhnya kekuasaan seringkali beroperasi secara sirkular, tidak selalu diametral. Selain itu, hendaknya identifikasi terhadap pihak-pihak hegemonik jangan sampai terpaku pada kekuatan yang kasatmata institusional, bisa jadi ia lebih abstrak.

Agama kerakyatan pun hendaknya tidak dipahami berbatas geografis. Selama ditemukan ketidakadilan, pernistaan terhadap rakyat, disanalah ia perlu bahkan mutlak dihadirkan. Kesimpulannya, agama kerkayatan bukan hanya konsep, lebih dari itu ia merupakan modus perjuangan yang bervisi religius dan konspirasi antar sesama kaum tertindas.

**Ardiansyah, aktivis The International Institute of Islamic Thought of Indonesia

Entry filed under: Kliping, Teologi. Tags: .

Menyempurnakan Agama Kerakyatan Menyoal Agama Kerakyatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: