Agama di Bawah Bayang-Bayang Negara

Mei 20, 2008 at 6:37 am Tinggalkan komentar

  • Judul Buku : Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara, Politik Diskriminasi dan Multikulturalisme
  • Penulis : Abdul Munir Mulkhan, dkk
  • Editor : Suhadi Cholil
  • Penerbit : Interfidei, 2008, 244 + xviii
  • Peresensi: Rizqi Riyadu Taufiq : Peserta Program Magister Kajian Media dan Budaya UGM Yogyakarta

Kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya mencapai suatu keberhasilan yang memuaskan baik secara teoritis-normatif apalagi secara praktik-implementatif. Memang secara eksplisit ada jaminan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentang kebeasan beragama. Melalui Amandemen II tahun 2000 misalnya dicantumkan bab baru tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi pasal 28 A sampai 28 J. Perubahan ini seakan memberikan secercah harapan tentang kebebasan beragama di Indonesia.

Akan tetapi, semangat ideal dalam UUD 45 tersebut tidak didukung oleh aturan praktis semisal undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Bahkan ada sisi paradoks antara semangat ideal tersebut dengan aturan di bawahnya.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan ke-Tuhan-an mengajak warganya untuk memeluk agama yang diyakininya, tetapi di sisi lain negara membatasi kebebasan tersebut dengan membatasi agama yang diakui oleh pemerintah.

Kebebasan yang diberikan di Indonesia adalah kebebasan yang terbatas (limited freedom) atau dengan kata lain kebebasan yang setengah hati. Memang sempat ada harapan ketika Kepres No.6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres no. 14/1967 tentang eksistensi agama Kong Hucu lalu dilanjutkan dengan pengakuan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional dengan kepres no. 19 tahun 2002 dan keptusan menteri agama No. 331 Tahun 2002.

Akan tetapi harapan di atas masih menimbulkan banyak polemik di mana tidak sedikit pula warga keturunan China masih yang mengalami kesulitan dalam hal perkawinan dan adminsitrasi kependudukan. Belum lagi kekerasan yang terjadi pada aliran-aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, Lia Aminuddin, al-Qiyadah dan sebagainya.

Perselingkuhan Negara dan Institusi Agama

Kenapa catatan kelam ini terus menghiasi bangsa yang relijius ini? Sebenarnya ada dua aktor yang sangat berperan dalam memperkeruh kebebasan di negara ini, yakni negara dan institusi agama. Pertama, negara adalah

aktor yang dominan yang menjadi faktor mundurnya kebebasan beragama di Indonesia. Negara dengan produk aturan dan perundang-undangnya masih sangat kentara dengan politik diskriminasi. Negara bukan hanya mengakui agama seperti apa yang harus eksis tetapi Tuhan seperti apa yang dilayak disembah.

Otoritas tunggal negara yang berhak menafsiri definisi agama adalah biang keladi awal dari politik diskriminasi negara. Dengan otoritas ini negara berhak menolak dan menerima suatu agama. Akan tetapi anehnya, definisi agama yang dilakukan negara sangat kental dengan perspektif mainstream, semisal agama harus mempunyai Tuhan, nabi, kitab suci, memiliki umat dan ritual. Parameter ini sangat kental dengan standard agama dominan. Bagaimana dengan agama suku dan lokal yang telah lama hidup di negara ini tetapi tidak memenuhi standard di atas?

Politik asimilasi menjadi satu hal yang tak terpisahkan dengan politik diskriminasi. Negara memperlakukan kebijakan asimilasi dengan tujuan “mulia” ingin membentuk common ground integritas nasional sehingga memaksa suku, adat, dan tradisi untuk berasimilasi dengan kesatuan nasional. Dalam beragama, komunitas di luar agama resmi harus berasimilasi dengan memilih salah satu dari agama tersebut.

Kedua, institusi agama. Istilah ini sebagai pembeda dengan agama sebagai suatu spirit. Agama ketika membeku menjadi institusi maka ia terjerat dalam hukum struktural-politik di mana harus memainkan politik identitas dengan berusaha menjaga kemurnian dan memproteksi kemapanan ortodoksinya. Karena itu, ketika ancaman dari luar dipersepsikan akan merusak tatanan kemapanan itu maka institusi agama akan memangkas gerakan itu dan memberikan label sesat.

Problem di atas ulas secara cerdas dan mendetail dalam buku ini. Buku yang merupakan bunga rampai kumpulan tulisan ini ditulis oleh beberapa kalangan yang terdiri akademisi, agamawan, aktifis yang memiliki kedekatan sosiologis dan teologis dengan agamanya masing-masing. Praktek diskriminasi dalam kehidupan beragama menjadi tema sentral dalam buku ini dengan beragam perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh para penulisnya. [ ]

Entry filed under: Bulletin al-Hurriyah, R. Riyadu Topeq, Resensi. Tags: .

Merajut Hubungan Islam-Barat FITNA Yang Benar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: