SKB Ahmadiyah:Menghakimi Sebuah Keyakinan

Juli 15, 2008 at 6:32 am Tinggalkan komentar

Pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 3/2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199/2008, tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 9 Juni 2008 lalu. SKB tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

Keluarnya SKB bagi sebagian pihak dianggap sebagai solusi (antiklimaks) permasalahan Ahmadiyah di Indonesia. Sebab, sejarah Ahmadiyah di Indonesia penuh dengan liku kekerasan (violence). Pemerintah sendiri menganggap, keluarnya SKB tidak dimaksudkan memberangus kebebasan beragama yang secara tegas dijamin oleh UUD 45, melainkan untuk “meluruskan” hal-hal yang dipandang “menyimpang” di dalam keyakinan Ahmadiyah. Jadi, SKB dinilai sudah tepat dan pantas dihargai agar dapat menjadi rujukan penyelesaian kasus-kasus bernuansa agama di kemudian hari. Benarkah demikian?

Apakah negara memiliki kewenangan dan berhak menilai seta mengadili suatu keyakinan (agama) seseorang atau kelompok yang dianggap sudah “menyimpang”? Adakah dasar hukum (legal formal) yang menyebutkan kewenangan itu? Bukankah persoalan menyimpang atau tidaknya suatu keyakinan agama sangat interpretable bahkan debatable?Pasca SKB diterbitkan, para anggota JAI ternyata tidak terpengaruh untuk menghentikan aktivitas keagamaan mereka. Hanya saja di sejumlah tempat dan masjid-masjid milik para jemaat Ahmadiyah disegel oleh oknum-oknum tertentu.

Pertanyaannya, mengapa kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan laskar-laskarnya, hingga kini masih dibiarkan, padahal ia seringkali melakukan aksi kekerasan? Masyarakat luas tentu mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah. Apalagi, pemerintah melalui Menko Polkam Widodo AS, beberapa kali jauh sebelum insiden Monas 1 Juni lalu berulangkali menyatakan, pemerintah akan bersikap tegas dan tidak ragu-ragu mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang kerap menimbulkan kekacauan dan keresahan. Widodo AS juga pernah menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sudah jelas untuk menegakkan supremasi hukum secara tegas dan konsisten dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum. “Kami tidak akan membeda-bedakan kelompok mana saja. Sepanjang mereka melakukan tindakan anarkis dan kekerasan, akan kami tindak. Dua langkah yang akan dilakukan di lapangan, mencegah adanya aksi anarkis maupun ancaman kekerasan. Kalaupun tetap terjadi, kami akan tangkap dan proses pelaku sesuai hukum.” Ungkap Widodo AS di Harian Kompas (9/06/06) setahun sebelum tragedi Monas.

Pernyataan Widodo AS, tidak terbukti meredam aksi-aksi anarkis kelompok FPI. Bahkan, aksi anarkis oleh kelompok berjubah itu masih leluasa terjadi. Aksi brutal dan barbarian FPI paling mutakhir dilakukan terhadap massa Aliansi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) yang sedang memperingati hari Pancasila di Tugu Monas, Jakarta 1 Juni 2008. Dengan demikian, pemerintah telah abai dan lupa melaksanakan fungsinya sebagai pelindung dan pemberi keamanan bagi masyarakat.

Hak Minoritas Diabaikan

Keluarnya SKB itu mencerminkan bahwa hak-hak kelompok minoritas, seperti kelompok Ahmadiyah, selalu ter(di)abaikan oleh pemerintah. Kenyataan seperti itu semakin meneguhkan perbedaan identitas antara mereka yang kuat dan lemah, antara yang “menang” dan “kalah”.

Perbedaan teologis dan cara pandang serta tafsir tak mesti dihadapi dengan represif dan kekerasan baik oleh negara ataupun masyarakat sipil. Negara mestinya lebih mengedepankan dialog dan pengarahan, bukan menuruti segelintir orang untuk mengeluarkan vonis sesat terhadap Ahmadiyah. Disini, SKB mencerminkan tidak adanya komitmen pemerintah menjaga kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia. Pemerintah sendiri tidak menyadari, keluarnya SKB justru dapat memicu permasalah baru. Potensi konflik sosial dan agama (social and religion conflict) adalah bom waktu yang siap meledak.

Kesalahpahaman

Banyak pihak yang tidak mengerti tentang Ahmadiyah. Karena tidak mengerti, ia sering dinilai menodai Islam. Padahal, jika membaca Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dikeluarkan pada 14 Januari 2008 yang berisi 12 item telah menjelaskan hal-hal yang selama ini menjadi kontroversi. Ia tak menempatkan Mirza Ghulam Ahmad berposisi sama dengan nabi Muhammad. Begitu pula dengan kitab Tadkirah dan al-Qur’an. Ahmadiyah tetap memercayai Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul, serta al-Qur’an sebagai kitab suci.

Yang berbeda hanyalah pada tafsir tentang Islam. Perbedaan ini sudah lazim dalam tradisi setiap agama. Beberapa kelompok Syiah pun memiliki pandangan yang cukup berbeda secara ekstrem dengan keyakinan mayoritas umat Islam Indonesia. Jika perbedaan keyakinan dan tafsir tersebut tak bisa dihindarkan, toh pengadilan terhadap suatu keyakinan bukan berada dipundak negara, ataupun sejumlah organisasi, tetapi di hadapan Tuhan. Bukankah berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqu al-khairat) merupakan ayat yang sangat tegas daripada mengurus keyakinan orang per orang yang tersimpan rapi dalam dada setiap manusia.

Karena itulah, sejumlah kalangan sudah mengingatkan pemerintah agar dapat berpikir jernih dalam menyikapi masalah Ahmadiyah. KH.Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, misalnya, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemerintah tidak berhak membubarkan Ahmadiyah. “Ahmadiyah harus dilindungi (pemerintah).” ungkap Gus Dur dalam satu kesempatan. Bahkan, secara tegas mantan Presiden RI itu menyatakan diberbagai media massa, bahwa selama dirinya masih hidup, ia akan siap untuk membela Ahmadiyah. Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution pada Harian Tempo (22/12/2007), mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. “Artinya, semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum, termasuk para anggota Ahmadiyah, Al Qiyadah, dan lainnya. Dalam amandemen UUD 45, telah dipertegas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak paling asasi setiap warga negara” jelas Buyung.

Konsekuensinya, aparat pemerintah, berkewajiban melindungi dan menjamin realisasi hak tersebut. Dari sembilan anggota Wantimpres, delapan orang menolak SKB. Hanya Pak Ma’ruf Amin (anggota Wantimpres bidang keagamaan) yang menerima,” terang Buyung.

Pasca SKB

Keluarnya SKB tentang larangan Ahmadiyah sungguh menjadi ironi karena terjadi di Indonesia yang belum dewasa dalam beragama. Ia mudah dijadikan justivikasi untuk melakukan kekerasan dan disalahgunakan. Bukankah telah terjadi sejumlah aksi kekerasan pasca keluarnya SKB tersebut? Aparat pemerintah pun tak mengindahkan item ke-4 dari SKB tersebut, yaitu tentang perlindungan keamanan jamaah Ahmadiyah.

Negara sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan berkeyakinan seluruh anak bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM yang berbunyi, “hak kebebasan pribadi, pikiran, nurani dan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen juga menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” [Abd. Hamid R]

Entry filed under: Bulletin al-Hurriyah, News. Tags: .

Dharaba Zaidun ‘Amran Balada Seorang “Mujahid” Lesbian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


SELAMAT BERPUASA

Community for Religion and Social engineering (CRSe) mengucapkan SELAMAT BERPUASA bagi segenap umat Islam. Semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.

Kategori

NGARSIP


%d blogger menyukai ini: